Jusuf Kalla soal pengganti Gibran menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Presiden RI itu menyampaikan kriteria sosok yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jusuf Kalla (JK), seorang wakil presiden harus memiliki kecerdasan, kemampuan, dan kemauan bekerja agar dapat membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

JK menyampaikan pandangannya kepada wartawan di Gedung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi pendamping kepala negara.

Menurutnya, konstitusi memberikan tanggung jawab yang jelas kepada wakil presiden untuk membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan.

Jusuf Kalla soal Pengganti Gibran: Harus Pintar dan Bekerja

Jusuf Kalla menilai kemampuan menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki calon wakil presiden.

Ia menjelaskan bahwa seseorang tidak cukup hanya menduduki jabatan tanpa memberikan kontribusi terhadap jalannya pemerintahan.

JK kemudian merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden.

Menurut JK, ketentuan itu menunjukkan bahwa wakil presiden memiliki tanggung jawab aktif.

Karena itu, seorang wakil presiden harus mampu membantu presiden menghadapi berbagai persoalan negara.

“Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden?” ujar Jusuf Kalla.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan JK mengenai pentingnya kapasitas dan kemampuan seorang wakil presiden.

Namun, JK tidak secara khusus menyebut bahwa kritiknya ditujukan kepada tokoh tertentu.

Ia lebih menekankan prinsip umum mengenai tanggung jawab jabatan wakil presiden.

JK Ingatkan Wakil Presiden Tidak Boleh Hanya Diam

Selain menyoroti kecerdasan, Jusuf Kalla juga membahas pentingnya etos kerja.

Menurutnya, seorang wakil presiden harus menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif.

Ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut memiliki tanggung jawab konstitusional.

Karena itu, wakil presiden tidak seharusnya hanya mendampingi presiden dalam kegiatan seremonial.

“Kalau wakil presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar,” kata JK.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pemahamannya terhadap Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

JK menilai kemampuan bekerja menjadi unsur penting agar wakil presiden dapat menjalankan perannya secara efektif.

Dalam praktik pemerintahan, presiden dapat memberikan berbagai penugasan kepada wakil presiden.

Penugasan tersebut dapat mencakup koordinasi kebijakan, pemantauan program, serta pelaksanaan agenda pemerintahan.

Namun, pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden juga bergantung pada keputusan serta kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan.

Pengunduran Diri Gibran Picu Pembahasan Pengganti Wapres

Pernyataan Jusuf Kalla muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gibran sebelumnya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.

Perkembangan tersebut membuat pemerintah dan MPR mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.

Sesuai ketentuan konstitusi, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden ketika jabatan tersebut mengalami kekosongan.

Selanjutnya, MPR memilih satu calon melalui sidang yang diselenggarakan sesuai aturan.

Proses tersebut berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum.

Dalam situasi kekosongan jabatan, konstitusi memberikan mekanisme khusus agar pemerintahan tetap dapat berjalan.

Karena itu, pembahasan mengenai pengganti Gibran kini berkaitan dengan proses ketatanegaraan dan keputusan politik Presiden Prabowo.

Jusuf Kalla Enggan Mencampuri Pilihan Prabowo

Meski memberikan pandangan mengenai kriteria calon wakil presiden, Jusuf Kalla tidak ingin menentukan siapa yang harus menduduki jabatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa keputusan pengajuan calon berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut JK, presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan sosok yang akan membantunya.

Karena itu, ia memilih tidak memberikan dukungan khusus kepada nama tertentu.

“Presiden yang paling mengetahui itu,” ujar JK ketika membahas kewenangan pengajuan calon.

Ia juga menyatakan tidak berhak mencampuri keputusan tersebut.

Sikap ini menunjukkan bahwa JK membedakan pandangannya mengenai kriteria jabatan dengan kewenangan politik presiden.

Meski demikian, pernyataannya tetap menarik perhatian karena ia pernah menjabat sebagai wakil presiden dalam dua periode pemerintahan yang berbeda.

Tiga Nama Muncul dalam Bursa Pengganti Gibran

Sejumlah nama mulai muncul dalam pembahasan politik mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran.

Beberapa tokoh yang menjadi perhatian publik antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.

Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Sementara itu, Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR RI.

Adapun Sugiono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Nama-nama tersebut muncul dalam pembicaraan politik mengenai sosok yang berpotensi mendampingi Presiden Prabowo.

Namun, kemunculan nama dalam pemberitaan tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi.

Penetapan dua nama calon tetap menjadi kewenangan presiden sesuai konstitusi.

Jusuf Kalla sendiri tidak memberikan penilaian terperinci terhadap kemampuan masing-masing tokoh.

Ia hanya menyampaikan bahwa para figur yang disebut dalam pembahasan merupakan orang-orang baik.

Meski demikian, JK tetap menekankan pentingnya kecerdasan dan kemampuan bekerja sebagai kriteria wakil presiden.

Bagaimana Aturan Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945?

Proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme ketika jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden.

MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, proses penggantian tidak berlangsung melalui pemilihan umum nasional.

Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama calon kepada MPR.

Selanjutnya, MPR menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme tersebut bertujuan memastikan jabatan wakil presiden dapat kembali terisi.

Selain itu, aturan tersebut menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

Prabowo Dijadwalkan Mengajukan Dua Nama Calon Wapres

Proses pengisian jabatan wakil presiden kini memasuki tahap persiapan.

Berdasarkan pemberitaan pada November 2026, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.

Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan melanjutkan proses pemilihan.

Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Jadwal tersebut mengalami perubahan dari rencana sebelumnya pada 2 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal berkaitan dengan agenda kenegaraan presiden.

Namun, jadwal dan tahapan masih perlu mengikuti keputusan resmi lembaga terkait.

Karena itu, publik perlu menunggu pengumuman nama calon dari Presiden Prabowo.

Mengapa Kemampuan Wakil Presiden Menjadi Sorotan?

Pernyataan Jusuf Kalla mengenai kriteria wakil presiden memunculkan pembahasan tentang fungsi jabatan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.

Sementara itu, wakil presiden membantu presiden menjalankan kewajibannya.

Hubungan kerja tersebut membutuhkan koordinasi yang baik.

Seorang wakil presiden juga dapat menerima berbagai tugas yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan.

Karena itu, kemampuan memahami persoalan negara menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan JK.

Selain pengetahuan, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama juga dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Namun, konstitusi tidak menetapkan ukuran tunggal mengenai kecerdasan seseorang sebagai syarat jabatan wakil presiden.

Persyaratan formal calon wakil presiden diatur melalui ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pernyataan JK merupakan pandangan mengenai kualitas yang menurutnya perlu dimiliki seorang wakil presiden, bukan persyaratan hukum baru.

Pengalaman Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden

Pandangan Jusuf Kalla menarik perhatian karena pengalamannya dalam pemerintahan Indonesia.

JK pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI dalam dua periode berbeda.

Pertama, ia mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004–2009.

Kemudian, ia kembali menjabat sebagai wakil presiden ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2019.

Pengalaman tersebut membuat JK memiliki perspektif mengenai hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden.

Namun, pandangannya tetap merupakan pendapat pribadi yang perlu dibedakan dari ketentuan hukum.

Keputusan mengenai calon pengganti Gibran tetap berada dalam mekanisme konstitusional.

Publik Menunggu Keputusan Presiden Prabowo

Hingga 21 November 2026, perhatian publik masih tertuju pada proses pengajuan calon wakil presiden.

Sejumlah nama telah muncul dalam pembahasan politik.

Namun, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo.

Setelah dua nama diajukan, MPR akan menjalankan proses pemilihan.

Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan pemerintahan.

Di tengah perkembangan tersebut, pernyataan Jusuf Kalla menambah pembahasan mengenai kualitas dan tanggung jawab wakil presiden.

JK menilai calon wakil presiden harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Kesimpulan

Jusuf Kalla soal pengganti Gibran menekankan bahwa seorang wakil presiden harus pintar, memiliki kemampuan, dan mau bekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

JK merujuk Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur fungsi wakil presiden dalam membantu presiden.

Ia juga mengingatkan bahwa wakil presiden tidak seharusnya hanya menduduki jabatan tanpa menjalankan tanggung jawabnya.

Meski demikian, JK tidak ingin mencampuri keputusan Presiden Prabowo mengenai nama calon yang akan diajukan.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden.

Publik kini menunggu keputusan resmi mengenai sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden berikutnya.

By PUPPY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *