RUU Perampasan Aset akhirnya resmi mendapat persetujuan DPR RI untuk menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan tersebut muncul setelah penantian panjang selama sekitar 18 tahun. Melalui aturan baru ini, pemerintah dan DPR ingin memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat pengesahan. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum seluruh fraksi memberikan persetujuan.

Pengesahan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, penerapan aturan baru tetap membutuhkan pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak menimbulkan penyalahgunaan.

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR pada 19 November 2026

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset melalui rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis pagi.

Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sebelum mengambil keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang.

Setelah itu, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang mengikuti rapat.

Forum paripurna kemudian menyatakan persetujuan terhadap rancangan tersebut.

Dengan keputusan itu, DPR dan pemerintah menyelesaikan tahap persetujuan bersama terhadap RUU Perampasan Aset.

Selanjutnya, pemerintah perlu menyelesaikan proses pengesahan dan pengundangan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penantian Panjang Selama 18 Tahun Akhirnya Berakhir

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian karena proses pembentukannya berlangsung sangat panjang.

Habiburokhman menjelaskan bahwa gagasan pembentukan aturan tersebut telah muncul sekitar 18 tahun lalu.

Namun, pembahasannya menghadapi berbagai perkembangan sebelum akhirnya mencapai tahap persetujuan DPR.

Komisi III DPR mulai memproses pembahasan secara intensif sejak Agustus 2025.

Dalam proses tersebut, DPR melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan.

Menurut laporan Komisi III, pembahasan mencakup sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Selain itu, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Sebanyak 46 anggota Komisi III juga turut menyerap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DPR menyatakan telah mempertimbangkan berbagai masukan mengenai perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum.

Akhirnya, pembahasan mencapai kesepakatan pada November 2026.

Mengapa UU Perampasan Aset Sangat Penting?

Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya menghadapi persoalan penghukuman pelaku.

Aparat penegak hukum juga perlu menemukan, mengamankan, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.

Dalam beberapa kasus, pelaku dapat menyembunyikan hasil kejahatan melalui berbagai bentuk kepemilikan.

Sebagai contoh, aset dapat berpindah tangan atau berubah menjadi properti, kendaraan, dan instrumen keuangan.

Situasi tersebut dapat menyulitkan proses pemulihan kerugian negara.

Karena itu, UU Perampasan Aset bertujuan memperkuat mekanisme penelusuran serta pengembalian kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Habiburokhman menjelaskan bahwa pendekatan penegakan hukum perlu memperhatikan pemulihan kerugian, bukan hanya penghukuman pelaku.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara tidak semata-mata bergantung pada lamanya hukuman penjara.

Pengembalian aset kepada negara maupun korban juga menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Apa Saja yang Diatur dalam UU Perampasan Aset?

Undang-undang baru ini mencakup sejumlah mekanisme untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan pemerintah dan DPR, pengaturannya meliputi beberapa aspek utama.

1. Penelusuran Aset Hasil Kejahatan

Aparat dapat melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Proses ini bertujuan mengetahui hubungan antara suatu aset dan aktivitas melanggar hukum.

Selain itu, penelusuran membantu aparat menemukan aset yang mungkin telah berpindah kepemilikan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Aturan tersebut juga mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, serta penyitaan.

Langkah tersebut bertujuan mencegah perpindahan aset selama proses hukum berlangsung.

Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

3. Perampasan Aset Melalui Putusan Pengadilan

Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan status aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Melalui proses pemeriksaan, hakim dapat menilai dasar hukum permohonan perampasan aset.

Dengan demikian, aparat tidak dapat menganggap seluruh harta seseorang otomatis menjadi milik negara hanya berdasarkan dugaan.

4. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu pembaruan penting adalah mekanisme non-conviction based forfeiture.

Mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Namun, hal ini bukan berarti negara dapat mengambil harta tanpa proses hukum.

Aparat tetap harus memenuhi persyaratan pembuktian dan menjalankan mekanisme pengadilan sesuai ketentuan undang-undang.

5. Pengelolaan Aset Secara Terpadu

Undang-undang juga mengatur pengelolaan aset yang telah menjadi objek tindakan hukum.

Pemerintah berencana menerapkan sistem pengelolaan terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi.

Selain itu, aturan mencakup pengawasan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.

Tidak Hanya Korupsi, Kejahatan Lain Juga Masuk Cakupan

RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi.

Pemerintah menjelaskan bahwa aturan tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain.

Beberapa di antaranya meliputi narkotika, psikotropika, dan pendanaan terorisme.

Selain itu, pengaturan mencakup penyelundupan senjata, amunisi, serta bahan berbahaya.

Perdagangan orang juga masuk dalam cakupan tindak pidana yang relevan.

Sementara itu, tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi dapat masuk dalam ruang lingkup tertentu, terutama apabila berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Namun, penerapan perampasan aset tetap harus memenuhi syarat yang tercantum dalam undang-undang.

Karena itu, tidak semua pelanggaran hukum otomatis memungkinkan negara merampas seluruh kekayaan seseorang.

Apakah Negara Bisa Merampas Harta Tanpa Vonis Pidana?

Pertanyaan ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan UU Perampasan Aset.

Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memang memungkinkan aparat mengajukan tindakan terhadap aset dalam kondisi tertentu.

Namun, konsep tersebut berbeda dari penyitaan sewenang-wenang.

Perampasan aset harus memiliki dasar hukum serta hubungan yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana.

Selain itu, proses pemeriksaan pengadilan menjadi unsur penting dalam menjaga perlindungan hukum.

Pemilik aset maupun pihak yang memiliki kepentingan sah juga perlu memperoleh kesempatan untuk mempertahankan haknya sesuai prosedur yang berlaku.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme tersebut tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat.

Detail mengenai syarat pembuktian, keberatan pihak ketiga, dan prosedur pengadilan perlu merujuk pada naskah final undang-undang.

Bagaimana Sikap Pemerintah terhadap Pengesahan Ini?

Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan pendapat akhir Presiden.

Dalam penyampaiannya, pemerintah mendukung pembentukan aturan untuk memperkuat penegakan hukum dan pemulihan aset.

Pemerintah juga menilai pengembalian hasil tindak pidana penting bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah menekankan perlunya pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel.

Melalui pendekatan tersebut, negara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian akibat tindak pidana.

Namun, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tetap bergantung pada kualitas pengawasan dan konsistensi aparat penegak hukum.

Pengawasan Jadi Tantangan Utama UU Perampasan Aset

Meskipun pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat perhatian positif, pelaksanaannya tetap memiliki tantangan.

Salah satu persoalan utama berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Aparat penegak hukum perlu memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, proses pengelolaan aset harus berlangsung secara transparan.

Tanpa pengawasan memadai, aset yang telah diamankan berpotensi menghadapi persoalan administrasi maupun penyalahgunaan.

Karena itu, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi unsur penting.

Pengawasan pengadilan juga diperlukan untuk melindungi hak pemilik aset yang sah.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, tujuan pemulihan aset dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Apa Dampaknya bagi Pemberantasan Korupsi?

UU Perampasan Aset berpotensi memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selama ini, hukuman penjara tidak selalu mampu mengembalikan seluruh kerugian negara.

Pelaku mungkin telah menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan hasil kejahatan.

Melalui mekanisme baru, aparat memperoleh dasar hukum yang lebih khusus untuk menelusuri dan memulihkan aset.

Selain itu, pengaturan ini dapat membantu negara menangani kekayaan yang sulit dipulihkan melalui mekanisme pidana konvensional.

Namun, efektivitasnya tidak dapat dinilai hanya dari jumlah aset yang berhasil dirampas.

Pemerintah juga perlu memperhatikan ketepatan sasaran, perlindungan hak masyarakat, serta penggunaan hasil pemulihan aset.

Karena itu, pelaksanaan undang-undang membutuhkan evaluasi secara berkelanjutan.

Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?

DPR telah memberikan persetujuan bersama terhadap RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026.

Namun, tanggal persetujuan DPR tidak selalu sama dengan tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang.

Setelah persetujuan bersama, terdapat proses pengesahan dan pengundangan sesuai ketentuan konstitusi.

Selain itu, naskah undang-undang dapat menetapkan waktu pemberlakuan tertentu atau kebutuhan aturan pelaksana.

Karena itu, masyarakat perlu merujuk pada naskah final yang telah diundangkan untuk memastikan tanggal mulai berlaku.

Informasi mengenai nomor undang-undang dan ketentuan transisi juga perlu mengikuti publikasi resmi pemerintah.

Kesimpulan

RUU Perampasan Aset akhirnya memperoleh persetujuan DPR RI untuk menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut mengakhiri pembahasan panjang yang berlangsung sekitar 18 tahun.

Melalui aturan baru ini, pemerintah dan DPR ingin memperkuat upaya pengembalian aset hasil korupsi serta tindak pidana lainnya.

Undang-undang mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset.

Selain itu, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana menjadi salah satu pembaruan penting.

Namun, pelaksanaan aturan tetap membutuhkan proses hukum, pembuktian, dan pengawasan yang ketat.

Keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya akan bergantung pada kemampuan negara memulihkan kerugian tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.

By PUPPY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *