Gibran mundur dari Wapres menjadi kabar politik yang menyita perhatian publik pada Rabu, 11 November 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut membenarkan kabar tersebut. Namun, proses ketatanegaraan mengenai pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.
Kabar ini muncul ketika Gibran menghadapi dinamika politik dan hukum terkait dokumen persyaratan pendidikannya.
Selain itu, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan proses politik terhadap jabatan Wakil Presiden.
Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur dari Wapres
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu malam.
Saat sejumlah media meminta konfirmasi, Budi Arie memberikan jawaban singkat yang membenarkan informasi tersebut.
Ia juga membenarkan laporan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut pemberitaan, penyerahan surat berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi tersebut turut muncul dalam laporan ANTARA, CNN Indonesia, detikNews, dan sejumlah media nasional lainnya.
Meski demikian, konfirmasi Budi Arie belum menjelaskan seluruh tahapan administratif dan ketatanegaraan yang harus berlangsung setelah pengajuan surat.
Oleh karena itu, status resmi jabatan Wakil Presiden perlu mengikuti perkembangan dari lembaga negara yang berwenang.
Gibran Sebelumnya Bertemu Presiden Prabowo
Sebelum kabar penyerahan surat muncul, Gibran telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut.
Menurut Prasetyo, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Prasetyo menjelaskan bahwa niat tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Namun, pemerintah saat itu belum mengumumkan keputusan akhir mengenai pengunduran diri tersebut.
Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dengan demikian, pertemuan pada 10 November menjadi salah satu tahapan penting sebelum munculnya laporan penyerahan surat sehari kemudian.
Gibran Sempat Membahas Langkah Hukum
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran juga menyampaikan keterangan mengenai pertemuannya dengan Prabowo.
Menurut Gibran, Presiden memberikan saran agar dirinya tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, Gibran membahas kemungkinan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.
Ia juga menyebut koordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah hukum lanjutan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Namun, perkembangan perkara hukum dan pengunduran diri merupakan dua proses berbeda.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan putusan pengadilan, pernyataan pejabat, dan keputusan resmi mengenai jabatan Wakil Presiden.
Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar Gibran mundur dari Wapres muncul ketika tekanan politik terhadapnya meningkat di parlemen.
Menurut laporan ANTARA pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPR.
Dalam perkembangan ini, usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan itu dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Namun,hingga laporan yang menjadi dasar artikel ini, belum ada dua nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.
Karena itu, penyebutan nama tokoh tertentu sebagai pengganti masih memerlukan konfirmasi.
Berdasarkan konstitusi, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR apabila jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Selanjutnya, MPR menentukan satu calon melalui proses pemilihan.
Mekanisme tersebut bertujuan memastikan pergantian jabatan berjalan sesuai aturan ketatanegaraan.
Selain itu, Wakil Presiden pengganti akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.
Kesimpulan
Kabar Gibran mundur dari Wapres mendapat konfirmasi dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada 11 November 2026.
Sejumlah media nasional juga melaporkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan pada 10 November.
Namun, perkembangan tersebut perlu dibedakan dari penyelesaian seluruh proses ketatanegaraan.
Apabila jabatan Wakil Presiden resmi kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan pengganti melalui MPR.
Oleh karena itu, perkembangan berikutnya perlu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah dan lembaga negara terkait.
Kejelasan status jabatan, tahapan pengunduran diri, serta mekanisme pemilihan pengganti menjadi informasi penting yang masih perlu diikuti masyarakat.