Fatwa MUI soal vape resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram menurut hukum Islam. Keputusan tersebut tidak hanya menyasar pengguna. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan kegiatan produksi dan perdagangan vape. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.
MUI mengumumkan keputusan tersebut kepada publik pada Senin, 9 November 2026. Selain mempertimbangkan dampak kesehatan, lembaga ini menyoroti risiko lingkungan dan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang.
Namun, fatwa tersebut tidak otomatis menjadikan seluruh kegiatan penjualan vape sebagai tindak pidana. Pemerintah masih perlu menyusun peraturan apabila ingin menerapkan larangan nasional beserta sanksinya.
MUI Resmi Tetapkan Vape Haram
Komisi Fatwa MUI menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai risiko penggunaan vape.
Selain itu, MUI mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Aminuddin Yaqub.
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, serta Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, turut mengetahui penetapan keputusan tersebut.
Melalui fatwa ini, MUI memberikan pedoman hukum Islam bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang menggunakan atau menjalankan usaha rokok elektrik.
Tiga Ketentuan Utama dalam Fatwa MUI soal Vape
Fatwa MUI soal vape memuat tiga ketentuan hukum utama.
Pertama, MUI mengharamkan penggunaan rokok elektrik karena mempertimbangkan risiko kesehatan dan lingkungan. Lembaga tersebut juga ingin mencegah penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang.
Kedua, MUI mengharamkan penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketiga, MUI menetapkan bahwa kegiatan produksi maupun perdagangan rokok elektrik juga memiliki status hukum haram.
Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya mengatur perilaku konsumen. Ketentuannya juga mencakup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan vape.
MUI berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mempertimbangkan dampak produk rokok elektrik.
Mengapa MUI Mengharamkan Vape?
MUI menyampaikan beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.
Salah satu alasan utamanya adalah risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik.
Vape bekerja dengan memanaskan cairan menggunakan perangkat elektronik. Proses tersebut menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup pengguna.
Cairan vape dapat mengandung nikotin, gliserin, bahan perasa, dan berbagai zat lainnya.
Nikotin memiliki sifat adiktif sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, paparan aerosol rokok elektrik dapat membawa risiko kesehatan.
MUI juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari penggunaan perangkat vape.
Di sisi lain, lembaga tersebut menilai perangkat rokok elektrik berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika.
Oleh karena itu, MUI menggunakan pendekatan pencegahan atau sadd al-dzari’ah dalam menetapkan fatwa.
Prinsip tersebut bertujuan menutup jalan menuju tindakan yang dapat menimbulkan bahaya.
Produksi dan Perdagangan Vape Juga Diharamkan
Salah satu bagian penting dari fatwa MUI soal vape adalah ketentuan mengenai kegiatan usaha.
MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan rokok elektrik. Lembaga tersebut juga menetapkan status haram terhadap aktivitas produksi dan jual beli vape.
Keputusan ini berpotensi memunculkan pembahasan baru mengenai masa depan industri rokok elektrik di Indonesia.
Pasalnya, kegiatan usaha vape melibatkan produsen, distributor, toko ritel, dan berbagai pihak dalam rantai perdagangan.
Namun, perlu dipahami bahwa fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan, bukan undang-undang yang secara otomatis memberikan sanksi pidana.
Artinya, penerapan larangan perdagangan secara nasional tetap membutuhkan dasar hukum dari pemerintah.
Karena itu, pelaku usaha perlu membedakan ketentuan dalam fatwa dengan peraturan negara yang berlaku.
MUI Minta Pemerintah Menyusun Larangan Vape
Selain menetapkan hukum haram, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
MUI meminta Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang mengenai pelarangan vape beserta sanksinya.
Selain itu, MUI mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan pelarangan penggunaan rokok elektrik dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan memperketat pengawasan produk vape.
MUI juga meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri rokok elektrik.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mendapat rekomendasi untuk mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk tersebut.
MUI turut mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum memperkuat penindakan terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika.
Dengan demikian, rekomendasi MUI mencakup kesehatan, industri, perdagangan, dan penegakan hukum.
Apakah Vape Langsung Dilarang Dijual di Indonesia?
Pertanyaan mengenai legalitas penjualan menjadi salah satu hal penting setelah MUI mengumumkan fatwanya.
Secara keagamaan, MUI telah menetapkan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan vape hukumnya haram.
Namun, keputusan tersebut tidak otomatis menghapus seluruh izin usaha atau melarang perdagangan vape secara nasional.
Pemerintah tetap harus mengikuti mekanisme pembentukan peraturan untuk menetapkan larangan beserta sanksi hukum.
Selain itu, kebijakan yang berlaku perlu memperhatikan ketentuan perdagangan, kesehatan, dan pengawasan produk.
Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh menyamakan status haram menurut fatwa dengan status ilegal menurut hukum negara.
Hingga pengumuman fatwa pada 9 November 2026, MUI masih meminta pemerintah menyusun aturan pelarangan tersebut.
MUI Soroti Perlindungan Anak dan Remaja
Fatwa MUI soal vape juga memberikan perhatian terhadap perlindungan generasi muda.
MUI meminta keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi masyarakat meningkatkan edukasi mengenai risiko rokok elektrik.
Langkah tersebut bertujuan mencegah anak dan remaja mengalami ketergantungan nikotin.
Selain itu, MUI mendorong masyarakat menghindari penggunaan vape serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan.
Edukasi menjadi penting karena sebagian masyarakat masih menganggap vape sebagai produk yang tidak memiliki risiko kesehatan.
Padahal, rokok elektrik bukan produk bebas risiko.
Oleh sebab itu, pemahaman mengenai kandungan dan dampak penggunaannya perlu menjadi bagian dari pendidikan kesehatan masyarakat.
Kesimpulan
Fatwa MUI soal vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram menurut hukum Islam.
Keputusan tersebut mempertimbangkan risiko kesehatan, dampak lingkungan, dan potensi penyalahgunaan vape untuk narkotika.
Selain itu, MUI meminta pemerintah menyusun peraturan yang mengatur pelarangan rokok elektrik beserta sanksinya.
Namun, fatwa keagamaan tidak otomatis menjadi larangan pidana atau mencabut izin perdagangan yang berlaku.
Karena itu, perkembangan kebijakan pemerintah akan menentukan apakah larangan vape nantinya berlaku secara nasional melalui peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, MUI mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai risiko penggunaan rokok elektrik dan melindungi generasi muda dari ketergantungan nikotin.