Pengganti Gibran dari Gerindra menjadi perhatian setelah sejumlah partai koalisi menyatakan dukungan terhadap kader Partai Gerindra untuk mengisi jabatan wakil presiden. Menanggapi perkembangan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan nama calon secara resmi.
Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Sejumlah partai koalisi menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, tiga tokoh Gerindra mulai menarik perhatian publik.
Meski demikian, dukungan politik belum berarti Presiden telah menetapkan calon wakil presiden.
Istana Tanggapi Isu Pengganti Gibran dari Gerindra
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan memberikan tanggapan mengenai kemungkinan calon wakil presiden berasal dari Gerindra.
Dalam laporan pada 17 November 2026, Syahganda menyampaikan bahwa proses pencarian kandidat masih berlangsung.
Ia juga menegaskan bahwa belum ada penetapan nama calon secara resmi.
Meski demikian, sejumlah nama dari Gerindra muncul dalam pembahasan politik.
Syahganda menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman bekerja bersama Presiden Prabowo.
Selain itu, mereka memahami arah kebijakan dan pemikiran politik Presiden.
Namun, pengalaman tersebut tidak otomatis menjadikan mereka calon resmi.
Presiden tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengajukan nama kepada MPR.
Tiga Tokoh Gerindra Masuk Bursa Calon Wakil Presiden
Perbincangan mengenai pengganti Gibran dari Gerindra mengarah kepada tiga tokoh.
Ketiganya memiliki pengalaman politik dan posisi penting dalam pemerintahan maupun partai.
1. Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Sejumlah pengurus Gerindra di daerah menyampaikan dukungan terhadap Dasco.
Mereka menilai Dasco memiliki pengalaman dalam mengelola hubungan politik dan mendukung agenda pemerintahan.
Selain itu, Dasco telah lama bekerja bersama Prabowo dalam struktur Partai Gerindra.
Namun, dukungan dari pengurus daerah belum menjadikannya calon resmi.
2. Ahmad Muzani
Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR RI dan salah satu tokoh senior Gerindra.
Ia memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan legislatif dan organisasi politik.
Selain itu, Muzani memegang peran penting dalam proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.
Meski namanya muncul dalam pembahasan, belum ada pengumuman resmi mengenai pencalonannya.
3. Sugiono
Sugiono juga muncul dalam sejumlah pembahasan mengenai calon pengganti Gibran.
Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Sugiono memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan dan hubungan internasional.
Selain itu, ia termasuk tokoh yang memiliki hubungan kerja panjang dengan Prabowo.
Namun, hingga 18 November 2026, belum ada pengumuman resmi yang menetapkannya sebagai calon wakil presiden.
PAN Dorong Kader Gerindra Mengisi Jabatan Wapres
Dukungan terhadap calon dari Gerindra juga datang dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pandangannya setelah menghadiri pertemuan bersama Prabowo dan para pemimpin partai koalisi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026.
Zulkifli Hasan menyatakan bahwa PAN tidak mengajukan kader untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Sebaliknya, PAN memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan kandidat.
Ia juga menyebut kemungkinan calon berasal dari Partai Gerindra.
Selain itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin partai koalisi memiliki pandangan serupa.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada dalam proses pertimbangan Presiden.
Golkar dan Partai Koalisi Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Selain PAN, Partai Golkar juga memberikan tanggapan mengenai bursa calon wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa sejumlah tokoh memiliki peluang masuk dalam pembahasan.
Ia menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani sebagai tokoh Gerindra yang berpotensi menjadi kandidat.
Namun, Golkar tidak membatasi dukungannya hanya kepada kader Gerindra.
Partai tersebut menyatakan akan mendukung pilihan Presiden, termasuk apabila calon berasal dari luar koalisi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut pembahasan di tingkat koalisi mulai mengerucut.
Menurutnya, sejumlah partai memberikan ruang kepada Gerindra untuk menentukan kandidat.
Namun, kesepakatan politik di tingkat koalisi tidak menggantikan proses konstitusional.
Presiden tetap harus mengajukan dua nama kepada MPR.
Mengapa Partai Gerindra Menjadi Sorotan?
Gerindra menjadi pusat perhatian karena partai tersebut merupakan kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, sejumlah kader senior Gerindra memiliki pengalaman panjang bekerja bersama Presiden.
Kedekatan politik tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan calon wakil presiden.
Partai koalisi juga mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam menjaga hubungan dengan parlemen.
Wakil presiden nantinya perlu membantu Presiden menjalankan program pemerintahan.
Karena itu, sejumlah tokoh koalisi menilai kemampuan komunikasi dan koordinasi politik sebagai faktor penting.
Namun, calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai Presiden.
Konstitusi tidak menetapkan persyaratan bahwa pengganti wakil presiden wajib berasal dari partai politik tertentu.
Dengan demikian, kemungkinan calon dari Gerindra merupakan pilihan politik, bukan kewajiban hukum.
MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden pada Desember
Proses pengisian jabatan wakil presiden juga mengalami penyesuaian jadwal.
Sebelumnya, MPR merencanakan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Namun, pimpinan MPR kemudian menggeser jadwal tersebut menjadi 9 Desember 2026.
Penyesuaian ini berkaitan dengan agenda kenegaraan Presiden Prabowo.
Selain itu, MPR memberikan waktu tambahan untuk proses pengajuan calon.
Berdasarkan perkembangan terbaru, tenggat penyerahan nama calon bergeser menjadi 25 November 2026.
Dengan demikian, Presiden memiliki waktu untuk melanjutkan komunikasi dengan partai koalisi.
Sementara itu, MPR dapat mempersiapkan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Namun, jadwal tersebut masih perlu mengikuti keputusan resmi apabila muncul perubahan lanjutan.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui Pasal 8 Ayat (2).
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden.
Selanjutnya, MPR memilih satu calon dari dua nama yang Presiden ajukan.
Konstitusi menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat langsung menunjuk wakil presiden baru tanpa proses pemilihan MPR.
Selain itu, dukungan partai politik tidak otomatis menentukan hasil akhir.
MPR tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan pemilihan sesuai aturan.
Karena itu, proses pengisian jabatan harus melalui tahapan yang jelas.
Apakah Prabowo Sudah Menentukan Pengganti Gibran?
Hingga 18 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon wakil presiden yang Presiden Prabowo tetapkan.
Sejumlah tokoh Gerindra memang masuk dalam pembahasan.
Namun, dukungan dari pengurus partai dan pernyataan tokoh koalisi masih merupakan bagian dari proses politik.
Kepala Bakom juga belum mengumumkan nama kandidat final.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan nama yang beredar dalam pemberitaan dengan calon resmi yang Presiden ajukan.
Selain itu, MPR masih menunggu penyelesaian tahapan pengajuan dan verifikasi calon.
Pengumuman resmi akan memberikan kepastian mengenai siapa saja yang mengikuti proses pemilihan.
Kesimpulan
Isu pengganti Gibran dari Gerindra semakin menguat setelah sejumlah partai koalisi memberikan dukungan.
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menanggapi perkembangan tersebut dan menjelaskan bahwa proses pencarian calon masih berlangsung.
Sementara itu, nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono menjadi perhatian publik.
PAN serta sejumlah tokoh koalisi memberikan ruang kepada Gerindra untuk mengusulkan kandidat.
Namun, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua calon wakil presiden secara resmi.
MPR menjadwalkan proses pemilihan pada Desember 2026 sesuai mekanisme konstitusi.
Oleh karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman Presiden dan keputusan MPR untuk mengetahui siapa yang akhirnya mengisi jabatan wakil presiden.
