Surat Prabowo ke MPR terkait pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka telah sampai ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut pada Senin, 16 November 2026. Namun, MPR belum mengumumkan isi surat maupun nama calon wakil presiden yang Presiden Prabowo Subianto ajukan.
Kabar ini menjadi perhatian setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026.
MPR kini melanjutkan proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Selain itu, pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan untuk membahas surat Presiden dan langkah selanjutnya.
Surat Prabowo ke MPR Tiba Pukul 11.10 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 16 November 2026.
Muzani memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, surat Presiden tiba sekitar pukul 11.10 WIB.
MPR kemudian menjadwalkan pembahasan surat tersebut melalui rapat gabungan pada sore hari.
Namun, Muzani belum menjelaskan isi lengkap surat kepada publik.
Ia juga belum memastikan apakah surat tersebut memuat dua nama calon wakil presiden.
Muzani meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan resmi pimpinan MPR.
Dengan demikian, penerimaan surat belum berarti MPR telah menetapkan pengganti Gibran.
MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Surat Presiden
Setelah menerima surat Prabowo, pimpinan MPR menyiapkan rapat gabungan bersama perwakilan fraksi dan kelompok DPD.
Menurut keterangan Muzani, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pukul 15.00 WIB.
Agenda utamanya mencakup pembahasan surat Presiden serta kelanjutan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Selain itu, rapat gabungan menjadi forum koordinasi antarpimpinan MPR.
Muzani menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil pembahasan kepada masyarakat.
Namun, sampai keterangan tersebut muncul, MPR belum mengumumkan keputusan akhir.
Oleh karena itu, masyarakat perlu menunggu hasil rapat sebelum menyimpulkan isi surat Presiden.
Gibran Sebelumnya Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres
Proses pengisian jabatan wakil presiden bermula setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan surat kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan jajaran pimpinan MPR.
Muzani kemudian menjelaskan bahwa Gibran memilih mundur atas permintaan sendiri.
Surat pengunduran diri itu tidak mencantumkan alasan spesifik.
Selain menyampaikan pengunduran diri kepada MPR, Gibran juga mengirimkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung mengadakan rapat untuk menentukan langkah berikutnya.
MPR kemudian memulai proses pengisian kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Prabowo Diminta Mengajukan Dua Calon Wakil Presiden
Dalam rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, MPR menyepakati sejumlah langkah penting.
Salah satunya ialah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
MPR membutuhkan kedua nama tersebut agar dapat menjalankan proses pemilihan sesuai konstitusi.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen dan persyaratan para calon.
Pimpinan MPR juga membentuk tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Namun, sampai laporan penerimaan surat Presiden pada 16 November, Ahmad Muzani belum mengumumkan nama calon yang masuk dalam pembahasan.
Karena itu, publik belum dapat memastikan siapa saja kandidat resmi pengganti Gibran.
Bagaimana Aturan Penggantian Wakil Presiden?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Pasal 8 Ayat (2) menjelaskan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden apabila jabatan tersebut kosong.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden.
Selanjutnya, MPR memilih satu calon dari dua nama yang Presiden ajukan.
Konstitusi juga memberikan batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat langsung menunjuk wakil presiden baru tanpa proses pemilihan oleh MPR.
Selain itu, proses pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme ini bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan proses pergantian berjalan sesuai konstitusi.
MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026
Sebelum menerima surat Prabowo pada 16 November, MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna.
Berdasarkan hasil rapat gabungan pada 13 November, MPR merencanakan pemilihan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sidang tersebut akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam agenda itu, MPR berencana menjalankan proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih.
Namun, jadwal tersebut masih dapat berubah apabila pimpinan MPR mengambil keputusan baru.
Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, juga menyebut kemungkinan pembahasan perubahan jadwal dalam rapat gabungan 16 November.
Karena itu, publik perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal final.
Siapa Calon Pengganti Gibran?
Pertanyaan mengenai sosok pengganti Gibran menjadi perhatian setelah MPR menerima surat Presiden.
Namun, hingga keterangan Ahmad Muzani pada Senin siang, 16 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon wakil presiden.
Muzani juga tidak menjelaskan apakah Presiden telah mencantumkan nama kandidat dalam surat tersebut.
Dengan demikian, berbagai nama yang muncul dalam pembahasan politik belum dapat dianggap sebagai calon resmi.
Publik perlu membedakan spekulasi politik dengan pengajuan formal dari Presiden.
Nama calon baru memiliki dasar resmi setelah lembaga berwenang mengumumkannya.
Selain itu, tim verifikasi MPR masih harus memeriksa kelengkapan persyaratan calon.
Setelah proses tersebut selesai, MPR dapat melanjutkan agenda pemilihan sesuai mekanisme konstitusional.
Pengisian Jabatan Wapres Menjadi Agenda Penting Pemerintahan
Kekosongan jabatan wakil presiden membuat proses penggantian menjadi agenda penting bagi pemerintahan.
Wakil presiden memiliki tugas membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Selain itu, konstitusi menempatkan wakil presiden dalam mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.
Karena itu, pengisian jabatan tersebut membutuhkan kepastian hukum dan proses yang transparan.
MPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemilihan sesuai aturan.
Sementara itu, Presiden berwenang mengajukan dua calon yang akan mengikuti proses pemilihan.
Melalui mekanisme tersebut, konstitusi mengatur pembagian peran antara Presiden dan MPR.
Namun, masyarakat tetap perlu menunggu keputusan resmi sebelum menyimpulkan siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden.
Kesimpulan
Surat Prabowo ke MPR mengenai pengisian jabatan wakil presiden telah diterima pada Senin, 16 November 2026, sekitar pukul 11.10 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut dan menjadwalkan pembahasan melalui rapat gabungan.
Namun, MPR belum mengumumkan isi surat maupun nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan rencana sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi MPR untuk mengetahui perkembangan proses pemilihan wakil presiden berikutnya.
